OJK Akan Ubah Aturan Supaya Fintech Menjual SBN Pemerintah

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bakal melakukan amandemen aturan main untuk perusahaan penyedia jasa keuangan berbasis teknologi atau financial technology/Fintech supaya bisa menjual Surat Berharga Negara atau SBN Ritel Pemerintah.

Siap Ubah Aturan

Aturan yang mana diubah tersebut adalah Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 soal Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau Peer-to-Peer Lending/P2P Lending yang mana diterbutkan sejak bulan Desember 2016. Direktur Pengaturan, Perizinan dan juga Pengawasan Fintech OJK, Hendrikus Passagi pun mengatakan bahwa lembaga pengawas jasa keuangan bakal mengubah POJK tersebut karena aturan tersebut belum merestui Fintech guna menjual SBN Ritel Pemerintah.

“Jadi nanti bakal ada penyesuaian, ka nada regulasi, kemudian seiring berjalannya waktu ada penyesuaian lagi itu kan biasa. Jadi nantinya ada tambahan (Fintech) sebagai agen penjual SBN Pemerintah,” ungkap Hendrikus hari Selasa (30/1) kemarin.

Selain itu juga, menurut dirinya OJK juga perlu mengubah aturan supaya lebih meyakinkan masyarakat bahwasanya fintech sudah mendapatkan restu dari otoritas Judi Poker sehingga bisa ikut membangun kepercayaan dan juga minat masyarakat untuk bisa membeli SBN Ritel pemerintah melalui Fintech.

Dan di sisi waktu, Hendrikus mengatakan bahwa OJK berupaya secepat-cepatnya untuk menyelesaikan perubahan landasan hukum itu. akan tetapi, ia enggan untuk menyebutkan target waktu tertentu. Hanya saja seharusnya perubahan POJK bisa selesai sebelum target waktu penjualan SBN Ritel of Fintech dari pemerintah yakni pada April 2018. “Saya tidak bisa berandai-andai, yang bisa saya lakukan adalah menyampaikan semangat OJK yang mana berkerja sama, berkolaborasi dengan program pemerintah,” tuturnya.

Syaratnya

Kendati demikian, ia sendiri menyatakan bahwa sekalipun perubahan POJK belum rampung, Fintech yang sudah ditunjuk oleh pemerintah tetap dapat menjual SBN Ritel sesuai dengan arahan dari pemerintah. Karena Fintech itu minimal sudah memenuhi syarat utama yakni sudah terdaftar di OJK, sehingga tidak menyalahi aturan. Syarat yang lainnya adalah Fintech yang mana bisa menjual SBN Ritel ditentukan secara langsung oleh pemerintah lewat Kementrian Keuangan (Kemenkeu) di mana telah ad 2 Fintech yang ditunjuk dan salah satunya adalah PT Investree Radhika Jaya.

Akan tetapi menurut dirinya OJK tak memberikan rekomendasi khusus pada Kemenkeu dalam menentukan Fintech yang mana dapat menjual ritel. “Kami hanya memperlihatkan daftar Fintechnya yang sudah terdaftar saja. Mungkin saja dari mereka (Kemenkeu) ada pertanyaan, benar tidak ini Fintech sudah benar-benar terdaftar? Jadi ya kami hanya seperti itu,” ungkapnya lagi.

Sementara itu soal besaran SBN Ritel yang mana bisa dijual Fintech, menurutnya, OJK tak melakukan pembatasan. Akan tetapi pemerintah berharap juga agar besaran SBN Ritel yang dijual oleh Fintech dapat terjangkau bagi seluruh masyarakat. Sebabnya pemerintah dan juga OJK berharap bahwa keterlibatan Fintech ini dapat membuat inklusi keuangan masyarakat meningkat dan juga bisa memberikan peranan pada perekonomian Indonesia.

“Bahkan mungkin dapat dijual sampai dengan pecahan Rp. 100.000. sehingga masyarakat semua bisa beli SBN, yang mungki selama ini minimal pembeliaannya sebesar Rp. 5 juta,” katanya lagi. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau DJPPR Kemenkeu berharap bahwa keterlibatan fintech ini dalam memasarkan SBN Ritel pemerintah bisa menarik minat para kalangan muda untuk bisa membeli SBN milik pemerintah. “Kami harap lewat tambahan jenis mitra subsidi ini bisa menjangkau lebih banyak lagi investor usia muda seperti 18-45 tahun lah,” tutupnya.