Dilema Perdagangan Hiu di Indonesia

Pasar Ikan Tanjung Luar yang ada di Lombok Timur, NTB (Nusa Tenggara Barat tampak sangat ramai di pagi hari pada akhir bulan Januari lalu. Pedagang-pedagang yang ada di sana menjajakkan banyak ikan segar yang baru saja diturunkan dari kapal.

 

Di tepi dermaha nampak sejumlah orang nelayan yang mana menggotong bersama-sama seekor hiu dari kapal menuju ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Di lantai TPI yang kusam, nelayan-nelayan bergantian meletakkan hiu hasil tangkapan mereka antaranya ada hiu-hiu yang lain dan kemudian di lelang.

Pembeli-pembeli yang merupakan pengepul dari kawasan Lombok, salah satunya seorang pria bernama Abdul Halim, berkeliling di sekitar TPI kemudian melihat dengan seksama hiu-hiu tersebut. Ia sendiri tampak sangat antusias mengikuti lelang tersebut karena ia mengaku permintaan meningkat saat menjelang imlek.

“Meningkatnya itu pembeli dari Surabaya, pengekspor itu perlu banyak barang. Sebelumnya memang agak sepi, menjelang Imlek sekarang ini semakin meningkat lagi,” tuturnya.

Bagian yang mana paling diminati adalah sirip hiu. Sebagian besar untuk pasar ekspor, ungkap pengepul lainnya yakni Haji Ismail. “Bagian yang paling banyak diminati dikirimkan ke luar negeri,” katanya.

Dari Tanjung Luar, sirip ikan hiu tersebut akan dibawa ke Surabaya, Jatim, untuk dieskpor ke beberapa negara misalnya Taiwan, Cina dan Hong Kong. Sementara daging dan juga bagian ikan yang lainnya sebagian besarnya diperuntukkan pasar domestik. Sebagian besarnya lagi diolah untuk bahan dasar produk misalnya bakso, sate dan kerupuk oleh pengrajin-pengrajin di Lombok Timur.

Perlindungan Hiu?

Tanjung Luar adalah salah satu pasar hiu paling besar di Indonesia. Di sini hiu adalah tangkapan utama nelayan-nelayan. Pagi itu, puluhan ekor hiu yany berasal dari berbagai spesies diperdagangkan misalnya hiu kejen atau silky shark yang mana masuk dalam daftar Apendiks II Convention Trade of Endangered species (Konvensi Perdagangan Spesies Terancam Punah). Appendix II adalah daftar hewan yang bakal terancam punah apabila perdagangannya tidak dihentikan segera atau paling tidak dikontrol.

Sampai sekarang ini Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya memberikan perlindungan pada hiu paus dari penangkapan dan perdagangan. Selain itu juga larangan ekspor diberlakukan untuk hiu koboi dan hiu martil. Akan tetapi di sisi lainnya hiu juga menjadi salah satu produk perikanan yang sangat menguntungkan dengan nilai ekspornya yang mencapai Rp. 1,4 triliun pada tahun 2017. Hiu-hiu itu diperdagangkan untuk pasar internasional dalam berbagai bentuk misalnya sirip, daging, tulang hiu, bahkan hiu hidup.

Cina adalah negara tujuan ekspor yang paling wahid. Total nilai ekspornya pada tahun 2017 saja mencapai Rp. 626 milyar dan disusul oleh Thailand dengan total ekspor sebanyak Rp. 356 milyar. Sementara itu untuk hiu hidup, lebih banyak mereka dieskpor ke Hong Kong yakni totalnya mencapai 1098 ekor.

Bramantyo Satyamurti, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mengatakan bahwa upaya perlindungan Dompetmgm terhadap ekosistem laut dilakukan pemerintah dengan cara mengikuti keputusan CITES dan juga LIPI yang mana menentukan berapa kouta tangkapnya.

“Harus kita ikuti, namun dipahami juga dari hiu ini penghasilan nelayan cukup bagus, kita pastinya akan melindungi hiu yang dilarang melalui tindakan penegakan hukum. Kalau hiu ini ditangkap, dan kemudian dijual sesuai dengan peraturan serta tidak dilindungi ya tak masalah. Kita perlu hati-hati sekali,” ungkapnya pada media saat disinggung soal dilema hiu di Indonesia ini.

RI Menangkan Gugatan WTO Perihal Bea Cukai Biodiesel Uni Eropa

Akhirnya Indonesia memenangkan gugatan yang mana diajukan terhadap Uni Eropa di WTO (World Trade Organization) atas pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) produk biodiesel yang berasal dari Indonesia. Hasil akhir dari putusan panel Dispute Settlement Body atau DSB WTO akhirnya memenangkan 6 gugatan agen poker indonesia Indonesia atas Uni Eropa.

Ekspor Tadinya Melorot

Dengan kemenangan ini lah, Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan, mengatakan bahwa sekarang ini akses pasar biodiesel makin lebar dan dapat kembali memulihkan eskpor biodiesel ke negara Uni Eropa. Pasalnya sesudah BMAD ditetapkan yang besarnya 8,8% persen sampai 23,3% pada tahun 2013 silam, eskpor biodiesel Indonesia kepada Eropa melorot sangat tajam.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, ekspor buodiesel Indonesia pada Uni Eropa turun yakni sebesar 42,84% antara tahun 2013 sampai tahun 2016 dari US $649 juta ke US $150 juta pada kisaran tahun 2016. Nilai ekspor biodiesel Indonesia yang paling rendah kepada Uni Eropa terjadi pada tahun 2015 di mana nilai pengiriman biodiesel kepada benua biru itu sebesar US $68 juta.

Kemenangan Indonesia

“Hal ini adalah bentuk kemenangan telak untuk Indonesia yang tentu saja bakal membuka lebar akses pasar dan juga memacu lagi kinerja eskpor biodiesel ke Uni Eropa bagi produsen Indonesia setelah sebelum ini sempat juga mengalami kelesuan karena adanya pengenaan BMAD,” ungkap Enggartiasto dilansir dari CNN Indonesia pada hari ini, Jumat (26/1).

Dirinya juga menanbahkan bahwa kemenangan Indonesia atas sengketa ini bisa memberikan harapan pada eksportir atau juga produsen biodiesel Indonesia. Sejauh ini, pangsa dari pasar ekspor biodiesel Indonesia kepada Uni Eropa semenjak pengenaan BMAD sampai dengan keluarnya putusan akhir dari WTO ini pasalnya diestimasikan sebesar 7%.

“Jika peningkatan itu bisa dipertahankan dalam 2 tahun ke depan, maka nilai ekspor dari biodiesel Indonesia ke Uni Eropa di tahun 2019 diperkirakan akan mencapai US $386 juta dan sehingga pada tahun 2022 bisa mencapai US $1,7 milyar,” tuturnya lebih lanjut lagi.

Oke Nurwan selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri menjelaskan hasil keputusan dari DSB WTO ini bisa menjadi acuan bagi semua otoritas penyelidikan anti dumping supaya bisa konsisten dengan aturan dengan WTO khususnya selama proses investigasi. Lanjutnya, kasus ini perlu menjadi sebuah bahan evaluasi supaya tidak mudah menuduh Indonesia sebagai pelaku praktik dumping.

“Komitmen kami dalam upaya mengamankan pasar ekspor adalah mengawal ekspor Indonesia supaya bisa kembali bersaing dengan negara tujuan ekspor di pasar internasional,” ujarnya.

Sementara itu, Pradnyawati, Direktur Pengamanan Perdagangan menjelaskan sebagai konsekwensi kemenangan Indonesia dalam sengketa biodiesel dengan Uni Eropa tersebut maka putusan Panel Badan Penyelesaian Sengketa dari WTO itu mesti diimplementasikan sejalan juga dengan ketentuan WTO. “Uni Eropa diwajibkan melakukan penyesuaian BMAD yang sudah dikenakan sebelumnya supaya sejalan juga dengan peraturan Perjanjian Anti Dumping WTO,” tuturnya.

Dan demi menyelesaikan sengkera BMAD biodiesel, sebelumnya Indonesia memutuskan untuk menempuh jalur hukum melalui pengadilan Uni Eropa atau juga penyelesaian sengketa di DSB WTO. Indonesia pasalnya mengajukan 7 buah klami gugatan pada Uni Eropa. Tidak cukup sampai di situ saja, pembelaan Indonesia juga pasalnya disampaikan di dalam Sidang First Subtantive Meeting (FSM) pada bulan Maret tahun 2017 lalu dan juga dilanjutkan ke widang Second Subtantive Meeting yakni 4 bulan setelah itu.