Dilema Perdagangan Hiu di Indonesia

Pasar Ikan Tanjung Luar yang ada di Lombok Timur, NTB (Nusa Tenggara Barat tampak sangat ramai di pagi hari pada akhir bulan Januari lalu. Pedagang-pedagang yang ada di sana menjajakkan banyak ikan segar yang baru saja diturunkan dari kapal.

 

Di tepi dermaha nampak sejumlah orang nelayan yang mana menggotong bersama-sama seekor hiu dari kapal menuju ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Di lantai TPI yang kusam, nelayan-nelayan bergantian meletakkan hiu hasil tangkapan mereka antaranya ada hiu-hiu yang lain dan kemudian di lelang.

Pembeli-pembeli yang merupakan pengepul dari kawasan Lombok, salah satunya seorang pria bernama Abdul Halim, berkeliling di sekitar TPI kemudian melihat dengan seksama hiu-hiu tersebut. Ia sendiri tampak sangat antusias mengikuti lelang tersebut karena ia mengaku permintaan meningkat saat menjelang imlek.

“Meningkatnya itu pembeli dari Surabaya, pengekspor itu perlu banyak barang. Sebelumnya memang agak sepi, menjelang Imlek sekarang ini semakin meningkat lagi,” tuturnya.

Bagian yang mana paling diminati adalah sirip hiu. Sebagian besar untuk pasar ekspor, ungkap pengepul lainnya yakni Haji Ismail. “Bagian yang paling banyak diminati dikirimkan ke luar negeri,” katanya.

Dari Tanjung Luar, sirip ikan hiu tersebut akan dibawa ke Surabaya, Jatim, untuk dieskpor ke beberapa negara misalnya Taiwan, Cina dan Hong Kong. Sementara daging dan juga bagian ikan yang lainnya sebagian besarnya diperuntukkan pasar domestik. Sebagian besarnya lagi diolah untuk bahan dasar produk misalnya bakso, sate dan kerupuk oleh pengrajin-pengrajin di Lombok Timur.

Perlindungan Hiu?

Tanjung Luar adalah salah satu pasar hiu paling besar di Indonesia. Di sini hiu adalah tangkapan utama nelayan-nelayan. Pagi itu, puluhan ekor hiu yany berasal dari berbagai spesies diperdagangkan misalnya hiu kejen atau silky shark yang mana masuk dalam daftar Apendiks II Convention Trade of Endangered species (Konvensi Perdagangan Spesies Terancam Punah). Appendix II adalah daftar hewan yang bakal terancam punah apabila perdagangannya tidak dihentikan segera atau paling tidak dikontrol.

Sampai sekarang ini Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya memberikan perlindungan pada hiu paus dari penangkapan dan perdagangan. Selain itu juga larangan ekspor diberlakukan untuk hiu koboi dan hiu martil. Akan tetapi di sisi lainnya hiu juga menjadi salah satu produk perikanan yang sangat menguntungkan dengan nilai ekspornya yang mencapai Rp. 1,4 triliun pada tahun 2017. Hiu-hiu itu diperdagangkan untuk pasar internasional dalam berbagai bentuk misalnya sirip, daging, tulang hiu, bahkan hiu hidup.

Cina adalah negara tujuan ekspor yang paling wahid. Total nilai ekspornya pada tahun 2017 saja mencapai Rp. 626 milyar dan disusul oleh Thailand dengan total ekspor sebanyak Rp. 356 milyar. Sementara itu untuk hiu hidup, lebih banyak mereka dieskpor ke Hong Kong yakni totalnya mencapai 1098 ekor.

Bramantyo Satyamurti, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mengatakan bahwa upaya perlindungan Dompetmgm terhadap ekosistem laut dilakukan pemerintah dengan cara mengikuti keputusan CITES dan juga LIPI yang mana menentukan berapa kouta tangkapnya.

“Harus kita ikuti, namun dipahami juga dari hiu ini penghasilan nelayan cukup bagus, kita pastinya akan melindungi hiu yang dilarang melalui tindakan penegakan hukum. Kalau hiu ini ditangkap, dan kemudian dijual sesuai dengan peraturan serta tidak dilindungi ya tak masalah. Kita perlu hati-hati sekali,” ungkapnya pada media saat disinggung soal dilema hiu di Indonesia ini.